10 Pekerjaan Rumah untuk DPR Soal UU TPKS yang Dinilai Belum Tuntas

  • Share
10 Pekerjaan Rumah untuk DPR Soal UU TPKS yang Dinilai Belum Tuntas

Mesjid.id – LBH Jakarta mengapresiasi langkah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang telah mengesahkan UU Tindak Pidana Kekerasan Seksual atau UU TPKS pada Selasa (12/4/2022). Meski demikian, LBH Jakarta juga memberikan catatan penting kepada DPR.

Melansir Wartaekonomi.co.id — jaringan Mesjid.id, Pengacara Publik LBH Jakarta, Citra Referandum menilai kemenangan ini tidak lepas dari kerja keras banyak pihak selama 10 tahun terakhir untuk memperjuangkan RUU TPKS menjadi undang-undang. 

Akhirnya, Indonesia memiliki regulasi yang mengatur berbagai tindak pidana kekerasan seksual dan jaminan atas hak-hak korban. Kami sangat mengapresiasi langkah DPR RI,” katanya kepada Wartaekonomi — jaringan Mesjid.id, Rabu (13/4).

Meski sudah disahkan, menurutnya, masih terdapat beberapa pekerjaan rumah yang tersisa dari naskah terakhir. Berikut 10 perkerjaan rumah dari LBH Jakarta untuk DPR terkait UU TPKS yang dinilai belum tuntas:

Baca Juga:
Harvey Malaiholo Diduga Keciduk Nonton Bokep, Fraksi PDIP Bebaskan dari Sanksi

1. Jaminan Ketidakberulangan Kekerasan Seksual

Catatan pertama adalah jaminan ketidakberulangan yang tidak tegas diatur sebagai asas undang-undang. Absennya asas ini berdampak pada kualitas beragam upaya pencegahan dan pemulihan bagi korban kekerasan seksual. 

2. Pemaksaan Aborsi Belum Diatur

Kedua, LBH Jakarta memberikan catatan kepada DPR mengenai tindak pidana pemaksaan aborsiyang masih tidak diatur dalam UU TPKS.

Ini soal tindak aborsi harus diatur karena menurut Laporan YLBHI dan 17 LBH se-Indonesia, terdapat 7 korban pemaksaan aborsi di tahun 2020,” ujarnya.

Baca Juga:
Bicara soal Nonton Video Porno, Ganjar Pranowo Blak-blakan: Saya Juga Suka, Salahnya Dimana?

Sementara, menurut Komnas Perempuan, terdapat 9 korban sehingga untuk upaya perlindungan, perlu ada aturan yang menegaskan ‘tidak memidana’ korban pemaksaan aborsi baik karena kedaruratan medis maupun kehamilan akibat kekerasan seksual,” imbuhnya.



#Pekerjaan #Rumah #untuk #DPR #Soal #TPKS #yang #Dinilai #Belum #Tuntas

Sumber : www.suara.com

  • Share

Leave a Reply

Your email address will not be published.